Polda Jatim Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api

SURABAYA –  Banyaknya kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kereta Api, Polda Jawa Timur meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk menganggarkan pemasangan palang pintu pada JPL Kereta Api.

Hal itu juga disampaikan oleh Direktur Lalu – lintas ( Dirlantas) pada Direktorat Lalu lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin di Mapolda Jatim, Kamis (04/1/24).

Baca juga: Ingatkan Prokes dan Patuh Aturan Lalulintas Kapolres Bondowoso Turun Jalan Bag- - bagi Masker

Kombes Pol Komarudin menyebut sampai dengan saat ini masih banyak ditemukan JPL yang tanpa palang pintu di beberapa Kabupaten maupun Kota di Jawa Timur.

“Ini sangat membahayakan keselamatan Masyarakat yang melintas di JPL Kereta Api, ”ujar Kombes Komarudin.

Baca juga: Anggota Polda Jatim dapat penghargaan pendidikan perwira dari Kapolri, Kapolda Jatim: Terima kasih dan bangga atas perhatian dan penghargaan bapak Kapolri

Dirlantas Polda Jatim ini juga mengatakan, bahwa Polda Jatim juga telah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder yang ada untuk menyikapi permasalahan JPL Kereta Api tanpa palang pintu ini.

“Kesimpulan pada rapat tersebut bahwa kebutuhan pemasangan palang pintu di JPL Kereta Api sangat mendesak untuk segera dibangun, ”kata Kombes Komarudin.

Baca juga: Polresta Malang Kota Wujudkan Mimpi Penyandang Disabilitas

Terkait Pembangunan palang pintu pada JPL Kereta Api ini lanjut Kombes Komarudin diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dapat menganggarkan pada tahun anggaran 2024.

“Sebelumnya kami juga sudah melakukan evaluasi, dari lebih kurang 669 JPL yang belum ada palang pintunya, masih ada 11 titik JPL yang baru dibangun di seluruh wilayah di Jawa Timur, ” ujar Kombes Komarudin.

Baca juga: Kapolda Jawa Timur Kembalikan Motor Milik Wanita Ojol Korban Curanmor

Lebih jauh, Kombes Pol Komarudin menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 94 Tahun 2018, kewenangan Pembangunan ratusan perlintasan sebidang Kereta Api itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

“Untuk itu sesuai arahan Bapak Kapolda Jatim, untuk berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah menjadi catatan di tahun 2023 yang lalu, ”pungkas Kombes Komarudin. (*)

Baca juga: Polres Blitar Cek Stok dan Harga Minyak Goreng di Pasaran